Pers Memberitakan, Jangan Main Geruduk

Urban Asia - Siapa sih orang yang gak lepas dari kritik?. Yang membedakan dari kita adalah dalam menyikapi kritik itu. Ada yang emosional, ada yang kalem tapi ada juga yang melankolis. Kamu masuk ke tipe yang mana?. Bagi pejabat negara, kritik itu sesungguhnya hal yang wajar. Iya dong, kan pejabat negara digaji atau mempunyai hak keuangan yang diambil dari pajak rakyat. Dan mereka harus bertanggungjawab untuk itu dengan amanah yang telah diberikan rakyat. Menariknya, ketika kita baru saja merayakan 20 tahun reformasi yang ditandai dengan berlakunya sistem demokrasi, amat disayangkan masih terjadi peristiwa yang menciderai kebebasan berpendapat, khususnya kebebasan pers. Baru - baru ini terjadi aksi penggerudukan kantor media cetak Radar Bogor oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Penggurudukan kader partai berlambang moncong banteng tersebut ditenggarai oleh headline Radar Bogor yang berjudul "Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp. 112 Juta". Alhasil kantor Radar Bogor didatangi oleh kader dan simpatisan PDI-P dan sempat terjadi pengerusakan properti serta intimidasi. Aksi yang dilakukan kader PDI-P tersebut ke kantor Radar Bogor pun menuai kecaman. Mulai dari aliansi wartawan, politisi, pakar hukum hingga netizen banyak menyayangkan aksi tersebut. Padahal jika PDI-P merasa keberatan dengan pemberitaan Radar Bogor, sudah ada prosedur untuk menyampaikannya, yakni melalui Dewan Pers.

Redaksi Radar Bogor menganggap bahwa fakta berupa data besaran gaji/penghasilan dan kata “ongkang-ongkang kaki” adalah fakta jurnalistik. Besaran penghasilan termuat dalam Perpres 42 Tahun 2018. Sementara itu, kata “ongkang-ongkang kaki” dikutip dari ucapan Amien Rais yang juga telah dimuat banyak media. Agar ini tidak terulang lagi ke depan, sebaiknya kita mesti pahami bahwa media massa adalah pilar keempat demokrasi. Prinsip fungsi dan tugasnya adalah memberikan informasi kepada rakyat dan mengkritisi kinerja pemerintahan. Meski menganga celah kekeliruan yang dapat dilakukan oleh pers, bukan berarti lembaga eksekutif maupun legislatif serta yudikatif dengan pejabat negara serta pendukungnya dari partai politik dapat bersikap menabrak etika dan hukum dong. Semoga ke depan kita semua jika berkeberatan dengan pemberitaan pers, tak main geruduk, tetapi memilih menggunakan hak jawab atau hak koreksi kita sesuai dengan etika dan hukum yang ada.